tugas 3 (kel.13)

  TUGAS 3

Dampak Positif dan Negatif Kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak)

DISUSUN :

ENAS KRISPA LORA       (27211805)

SITI SARAH                     (26211830)

WIJI TRI CAHYANI          (27211395)

KELAS : 1EB22

KELOMPOK : 13

KALIMALANG

APRIL 2012

Dampak Positif dan Negatif Kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak)

Kenaikan BBM Harus Dilakukan

Rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan dilaksanakan 1 April mendatang, menurut Mantan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, merupakan pilihan sulit bagi pemerintah.

Meski begitu, JK -panggilan akrab Jusuf Kalla, menegaskan, kenaikan BBM dan memangkas subsidi harus dilakukan, sehingga ada dana untuk kebutuhan masyarakat, ketimbang subsidi yang hanya dinikmati oleh kalangan masyarakat menengah ke atas, atau hanya mereka yang memiliki kendaraan.

"Namanya kebijakan pemerintah selalu identik dengan pilihan, khusus untuk kenaikan BBM, saya pikir itu langkah yang baik. Sebab subsidi naik tinggi dan membuat anggaran lain dikurangi, padahal subsidi tersebut hanya bagi mereka yang punya mobil atau motor," tegasnya di Gedung Negara Jayapura, Dok V, Kamis (22/3) usai melantik kepengurusan PMI (Palang Merah Indonesia) Papua.

JK menjelaskan, lebih baik subsidi dipangkas sehingga ada dana dari hasil pangkasan tersebut yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan banyak orang, termasuk kalangan ekonomi lemah ke bawah. Misalnya dengan dana tersebut bisa digunakan untuk membangun jalan, jembatan atau rumah untuk warga.

"Coba lihat yang sering isi besin kan mereka yang punya mobil, sementara mereka adalah kalangan ekonomi yang baik. Bagaimana dengan mereka yang tidak punya kendaraan," ujarnya.

Soal adanya protes yang kian meluas terkait rencana kenaikan BBM ini, menurut JK, hal tersebut karena pemerintah belum melakukan prakondisi atau perencanaan yang baik, sebelum melakukan kenaikan BBM.

"Ketika saya masih menjadi wakil presiden, saat itu pemerintah yang lebih dulu melakukan penghematan, bukan masyarakat, sehingga masyarakat tidak protes, namun saat ini kok masyarakat yang disuruh hemat, sementara belum ada aksi dari pemerintah, makanya banyak yang protes," tuturnya.

Apalagi, ancaman devisit APBN jika harga BBM tidak naik tahun ini, menjadi salah satu indikator bagi pemerintah untuk mengambil pilihan ini. "Itu biasa, pemerintah sudah sering melakukan," kata JK.

Dikatakannya, selama sepuluh tahun terakhir, pemerintah sudah menaikkan harga BBM sebanyak tujuh kali. Ini membuktikan, fluktuasi harga minyak di pasar internasional memberi pengaruh besar pada struktur APBN Indonesia. "Pemerintah tak ada pilihan, makanya harus naikkan BBM," ujarnya.

JK menilai pemerintah sudah punya strategi mencegah kebijakan seperti ini guna menekan gejolak ekonomi nasional. Mekanisme BLT (Bantuan Langsung Tunai) sudah sering diterapkan, merupakan salah satu solusi yang harus ditempuh pemerintah saat ini.

"Saya berharap agar pemerintah harus menerapkan sistem yang baik sebelum menaikkan harga BBM, dan harus banyak memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak positif dari kenaikan BBM ini," harapnya.(cak/ade/fud/jpnn/agi)

Presiden SBY : Harga BBM Harus Naik

Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan kenaikan harga BBM harus dilakukan agar perekonomian Indonesia tetap kuat dan anggaran sehat. Sementara anggota DPR dan pengamat ekonomi menilai, pemerintah salah kaprah karena tidak melakukan kebijakan kenaikan harga itu sejak 2011.

“Jika kebijakan populer yang diambil, yaitu tidak menaikkan harga BBM, maka keadaan perekonomian Indonesia akan mandek dan begitu-begitu saja. Kalau kebijakan populer, saya akan merasa bersalah dan berdosa karena tahu ekonomi kita tidak sehat, ekonomi kita akan jatuh,” kata SBY dalam keterangan persnya di Hotel Renaissance, Seoul, Korsel, seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Kamis (29/3).

SBY meminta semua pihak, tidak melihat kebijakan harga BBM, namun harus melihat kebijakan ini sebagai opsi penyelamatan ekonomi Indonesia. Karena itu, pemerintah telah memperhitungkan bagaimana memproteksi rakyat yang terdampak akan kebijakan ini.

Secara terpisah, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Gokar, Satya W Yudha, mengatakan, pemerintah punya kewenangan sepenuhnya untuk mengalokasikan subsidi tersebut. “Kita serahkan kepada pemerintah untuk mengatur,” katanya.

Soal kenaikan harga BBM subsidi, menurut dia, pemerintah melakukan kesalahan fatal karena tidak melakukannya pada 2011 lalu. Padahal, dalam UU APBN-P 2011, pemerintah diberikan kesempatan untuk melakukan penyesuaian harga BBM alias menaikkan harga.

“Kesalahan fatal pemerintah itu waktu 2011, dikasih fleksibilitas (menaikkan harga BBM) tapi dia tidak jalanin,” tegasnya kepada pers di Senayan, Jakarta, kemarin.

Satya menyayangkan tindakan lamban pemerintah dalam menetapkan kebijakan harga BBM subsidi ini. Akibatnya, masyarakat sudah merasakan dampak naiknya harga-harga barang meski kenaikan harga BBM belum terjadi.

Menurut pengamat ekonomi E-Think Telisa A. Falianty, keinginan pemerintah untuk menaikkan BBM saat ini adalah tindakan yang salah kaprah. Sebab dari sudut pandang politik, kenaikan harga BBM akan menimbulkan pro dan kontra yang sangat kuat antara golongan oposisi dan koalisi partai, karena kebijakan ini sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup rakyat.

Telisa mengatakan, pemerintah juga harus memperhatikan konstelasi social, ekonomi politik saat ini, melihat banyak demo dari masyarakat yang berkembang di beberapa daerah di Indonesia. “Aneh jika pemerintah tetap ngotot menaikkan BBM dengan Rp1.500. Sebaiknya pemerintah memberlakukan win-win solution yaitu cukup naik Rp500 menjadi Rp 5.000 per liter, karena tidak berdampak besar bagi rakyat,” ujarnya.

Sebelumnya, Badan Anggaran DPR mengajukan dua opsi subsidi energi. Opsi pertama, subsidi energi sebesar Rp 225 triliun dengan rincian subsidi BBM Rp 137 triliun, subsidi listrik Rp 65 triliun, dan cadangan risiko fiskal energi Rp 23 triliun.

Sedangkan opsi kedua adalah subsidi energi Rp 266 triliun dengan rincian subsidi BBM Rp 178 triliun, subsidi listrik Rp 65 triliun, dan cadangan risiko fiskal energi Rp 23 triliun.

Namun, pemerintah cenderung memilih opsi pertama dengan konsekuensi menaikkan harga BBM sebesar Rp 1.500 menjadi Rp 6.000 per liter. Tetapi keputusan untuk menaikkan atau tidak akan diputuskan dalam rapat paripurna DPR yang berlangsung hari ini (30/3).

Ekonom yang juga ketua lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat Unika Atmajaya Dr. Prasetyantoko menegaskan, jika pemerintah mau melihat kepentingan masyarakat seharusnya tidak perlu ada kenaikan harga BBM. Meski demikian, kebijakan yang diambil pemerintah sudah dapat dipastikan pada 1 April 2012.

“Idealnya kalau berpihak pada masyarakat seharusnya langkah menaikkan BBM tidak ditempuh ya. Tapi kan itu sudah tidak bisa. Sekarang ini kenaikkan BBM sudah bisa ditebak pasti akan ditempuh pemerintah”, ujarnya kepada Neraca di Jakarta, Kamis (29/3).

Prasetyantoko menilai, jika dilihat dari sisi APBN, pengurangan subsidi yang diputuskan pemerintah dengan menaikkan harga BBM baik untuk jangka panjang. Pasalnya, APBN bisa menjadi sumber pembiayaan negara dalam menggerakkan perekonomian.

Namun kenyataannya, menurut dia, pemerintah tidak menggunakkan APBN dengan porsi dominasi ke sektor produktif. Selama ini dari sisi keberpihakan pemerintah, secara sederhana, struktur APBN ada sekarang ini tidak produktif. Cara paling baik untuk meningkatkan produktivitas anggaran adalah menyalurkan penghematan subsidi BBM untuk melakukan ekspansi pembangunan infrastruktur bukan ke belanja pegawai.

Berbagai Sudut Pandang Tentang Kenaikan BBM

Dari segi ekonomi, seharusnya asas-asas ekonomi negara ini berlandaskan pada UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Dan hal ini berarti prinsip ekonomi harus didasarkan pada asas kekeluargaan dan usaha bersama dan kepentingan bersama, bukan pada asas kapitalisme. Dalam hal menaikkan harga minyak sebagai komoditas penting dan merupakan hajat hidup orang banyak, kenaikan harga minyak akan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Wacana menaikkan harga BBM ini dikarenakan beban subsidi energi yang membengkak karena melonjaknya harga minyak mentah di pasaran. Jika subsidi minyak dihapus, hal ini akan berakibat pada harga minyak yang menjadi ditentukan oleh harga pasar (liberalisme ekonomi) yang hal ini berarti bertentangan dengan konstitusi.

Ada banyak faktor yang akan mendapat imbas dari kenaikan harga BBM. Kenaikan BBM akan meningkatkan biaya transportasi dan akan memberikan efek berupa naiknya harga barang lain. Yang paling utama adalah naiknya inflasi. Menurut pakar, jika terjadi kenaikan harga BBM sebesar Rp 1500 akan terjadi kenaikan inflasi sebesar 7%, dan daya beli masyarakat akan berkurang 7%. Ketika daya beli masyarakat berkurang, otomatis sektor industri akan mengurangi produksinya dan akan berimbas pada PHK besar besaran. Dan lingkaran setan ini akan terus berlanjut.

Ada dua hal yang bisa disodorkan kepada pemerintah menyikapi kenaikan harga BBM ini.

Sebetulnya bisa saja harga BBM tidak dinaikkan, tapi harus mengurangi kuota BBM yang dikonsumsi. Secara logika, total biaya subsidi BBM yang harus ditanggung pemerintah adalah besarnya subsidi per liter dikalikan volume BBM yang dikonsumsi. Ketika pemerintah berencana mengurangi subsidi BBM, alangkah baiknya jika dengan cara menekan jumlah konsumsi BBM. Langkah kongkritnya adalah dengan menggalakkan sumber energi alternatif. Seperti kita tahu, konsumen BBM terbesar adalah sektor industri, apabila kebutuhan energinya bisa dikonversi ke batu bara, beban subsidi negara ini akan berkurang. Hal lain yang juga bisa dilakukan adalah meningkatkan pajak pertambahan nilai (PPn) dari kendaraan bermotor. Hal ini akan meningkatkan harga kendaraan bermotor akan naik dan berimplikasi pada jumlah pembelian bermotor akan berkiurang. Selain itu langkah ini juga akan meningkatkan pendapatan pemerintah dari sektor perpajakan. Namun, konsekuensi dari langkah ini adlaah pemerintah wajib menyediakan sarana public transportation yang nyaman dan murah, dalam hal ini adalah pemberian subsidi terhadap tarif transportasi massal, dan dalam pengelolaannya tidak diserahkan pada pihak swasta.

Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak kilang minyak, namun pemerintah masih membeli minyaknya sendiri ke Pertamina dengan harga keekonomian ($80/barrel) namun dengan harga kerakyatan yang jauh lebih murah. Karena hasil bumi indonesia yang seharusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sedangkan dari sudut pandang rakyat kecil, kita bisa menilik beberapa hal. Kenaikan BBM adalah salah satu bukti nyata bahwa pemerintah salah urus terhadap negaranya. Sebenarnya BLSM (dulu BLT) itu tidak tepat guna, karena dengan pembagian BLSM sebesar Rp 150.000 ber bulan itu sebetulnya tidak mencukupi. Asumsikan kenaikan harga makanan dari Rp 5000 menjadi Rp 7000 per porsi, kenaikannya Rp 2000, anggaplan sehari dua kali makan, dalam sebulan kenaikan kebutuhan sudah Rp 120.000, balum lagi untuk kebutuhan lainnya. Pemberian BLSM itu lebih ke tujuan politis, untuk pemenangan pada 2014 nanti. Pemberdayaan masyarakat sebaiknya pada pemberian kail (misal mengadakan pelatihan atau penyuluhan) ketimbang pemberian ikan (langsung memberikan bantuan tunai).

Solusinya bisa dengan menyetop impor kendaraan dari luar dan mengembangkan kendaraan produksi dalam negeri, atau dengan komoditas-komoditas lainnya yang sebetulnya kita mampu untuk memproduksinya sendiri.

Pengaruh Kenaikan BBM pada Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan

Kebijakan pemerintah untuk menaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) pada bulan April ini menyebabkan adanya pro dan kontra di masyarakat. Salah satu alasan pemerintah yang diungkapkan adalah naiknya harga minyak dunia sehingga subsidi BBM membebani anggaran APBN pemerintah. Kenaikan BBM adalah salah satu solusi yang akan dilaksanakan dan tentu saja membebani banyak masyarakat.

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki berbagai sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia juga cukup besar baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dibandingkan Negara lainnya potensi pasar Indonesia cukup besar sebut saja negara tetangga seperti Singapura, Malaysia mereka sudah semakin maju. Bahkan Negara seperti Belanda, Swiss, Jepang mereka Negara yang tidak memiliki sumber daya alam yang besar tetapi kemajuannya luar biasa.

Mengapa Indonesia yang begitu banyak sumber daya alam dan manusianya belum mampu seperti mereka?

Bagaimana kita mengelola negara ini ? kalau kita hanya sebagai bangsa konsumtif maka kita akan dimanfaatkan sebagai pasar bagi banyak Negara, karena memang jumlah penduduk kita yang sedemikian besar tingkat kebutuhannya tinggi sungguh menarik bagi negara produsen produk. Oleh sebab itulah saatnya Indonesia berusaha mengurangi impor dan meningkatkan ekspor. Dengan demikian maka neraca keuangan negara akan menjadi sehat.

Kebijakan menaikan BBM tentu saja akan meningkatkan pemasukan pemerintah dan dapat digunakan untuk melakukan perencanaan pembangunan negara. Namun permasalahan klasik negara ini adalah dalam pengaturan anggaran pemerintah. Kemanakah prioritas anggaran yang besar tersebut akan dialokasikan?. Kalau salah maka menaikan harga BBM justru hanya akan memberatkan masyarakat.

Beberapa sektor vital yang terpengaruh adalah ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Dari sektor ekonomi masyarakat, akan berdampak pada menurunya daya beli masyarakat karena kenaikan harga BBM maka akan dibarengi dengan kenaikan tarif listrik, transportasi dan berbagai jenis produk. Golongan masyarakat yang paling terkena dampaknya adalah masyarakat miskin. Kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan langsung tunai sangat bermanfaat bagi golongan ini. Setidaknya dalam jangka pendek ekonomi mereka dapat terbantu. Selanjutnya anggaran tersebut harus mampu dipergunakan dalam meningkatkan ekonomi mikro. Kegiatan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri perlu ditingkatkan dan dipenuhi sehingga mengurangi impor, kemudian jika bisa produk kita di ekspor ke negara lain. Janganlah kita menjadi ketergantungan dengan barang impor terus.

Biaya pendidikan terutama pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi akan semakin meningkat. Jangkauan masyarakat ekonomi rendah akan sulit untuk melanjutkan pendidikan karena terbatasnya pendapatan dan harga yang semakin tidak terjangkau. Fasilitas sekolah yang terbatas dan bangunan yang rusak juga masih banyak. Belum lagi di beberapa daerah jumlah sekolah tidak sebanding dengan jumlah penduduknya. Kebijakan pemerintah dengan memberikan dana BOS adalah sudah tepat. Subsidi BBM dapat juga perlu diprioritaskan pada pembangunan sekolah, fasilitas sekolah dan beasiswa pendidikan tinggi bagi anak yang berprestasi. SDM berpendidikan adalah investasi bangsa Indonesia kedepannya.

Pemerintah semestinya menyiapkan perencanaan jangka panjang dalam menyiapkan sumber daya manusia sehingga bisa di latih mencapai tujuan tertentu. Seperti contohnya kalau ingin membuat mobil maka kirimlah orang dalam jumlah tertentu untuk belajar ke Negara maju. Selanjutnya setelah selesai pendidikan mereka diberikan fasilitas untuk mengembangkan kemampuanya hingga mampu membuat pabrik sendiri. Dengan demikian maka tidak akan rugi mengirim orang belajar. Kenyataanya dari tahun 1970, program beasiswa seperti ini tidak jelas alurnya sehingga tenaga ahli yang sudah datang tidak diberdayakan dengan baik.

Sektor kesehatan akan terkena dampaknya dimana biaya kesehatan yang meningkat menyebabkan jangkauan layanan kesehatan menjadi sulit. Ekonomi masyarakat yang rendah biasanya berhubungan dengan kondisi sanitasi lingkungan yang tidak sehat. Meningkatnya kejadian gizi kurang dan gizi buruk akibat terbatasnya pendapatan. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah selain hanya memberikan jaminan kesehatan masyarakat juga memberikan pembinaan kesehatan pada masyarakat. Peranan puskesmas sebagai ujung tombak kesehatan masyarakat harus dikembalikan peranan utamanya dala upaya pencegahan penyakit. Merevitalisasi program posyandu dalam membina kesehatan masyarakat dan mendeteksi secara dini tumbuh kembang anak.

Pengaruh Kenaikan BBM terhadap Daya Beli Masyarakat

Rencana Pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan berlakukan 1 April 2012, pasti akan membawa pengaruh secara langsung, maupun tidak langsung terhadap daya beli masyarakat Indonesia secara Umum. Pengaruhnya biasanya terjadi penurunan daya beli masyarakat karena harga barang-barang, jasa dan tariff umum lainnya yang juga ikut naik. Karena biasanya kenaikan BBM memicu kenaikan harga barang-barang sembako seperti sembako dan barang konsumsi lainnya, serta juga memicu kenaikan tariff jasa-jasa public, termasuk tariff umum yang menyangkut fasilitas public, seperti tariff angkutan umum dan angkutan barang, tariff ojek, tariff dasar listrik (TDL), dan tariff umum lainnya.

Saat ini (sebelum harga BBM naik) saja, kita sudah bisa melihat pengaruh kenaikan BBM tersebut terhadap tarif-tarif umum seperti tariff dasar listrik (TDL). Hal itu terlibat dari rencana pemerintah untuk menaikkan untuk menaikkan TDL sebesar 10 persen, yang akan dinaikkan secara bertahap, dan berlaku atau dimulai pada bulan Mei 2012. Apalagi kalau nanti kalau BBM sudah naik? Maka besar kemungkinan akan diikuti oleh kenaikan harga barang-barang dan jasa, serta tariff lainnya.

Kalau melihat alasan pemerintah dalam menaikkan harga BBM pada April 2012 ini, karena pemerintah ingin mengurangi subsidi konsumsi BBM, dan mengalihkan subsidi tersebut ke sektor lainnya seperti, pembangunan berbagai infrastruktur, peningkatan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan hal lainnya yang dirasa lebih penting.

Akibat atau dampak dari kenaikan BBM kali ini, pemerintah pun berjanji memberikan kompensasi kenaikan BBM tersebut kepada masyarakat yang terimbas, terutama masyarakat miskin. Kompensasi tersebut diberikan dalam empat paket, seperti isi buku edaran sosialisasi BBM yang dibagi-bagikan pemerintah kepada masyarakat.

Kurang lebih dalam buku itu, paket kompensasi yang disebutkan oleh pemerintah adalah:

1. Penambahan frekwensi jatah beras untuk rakyat miskin sebanyak 2 bulan dalam satu tahun. Yang mana sebelumnya 12 kali dalam setahun, ditambah menjadi 14 kali dalam setahun, dengan harga tebus Rp. 1.600,- per kilogram.

2. Memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyrakat (BLSM) berupa dana tunai senilai Rp.150.000 per bulan. Penerima bantuan ini, adalah sekitar 18,5 juta rumah tangga miskin.

3. Memberikan tambahan beasiswa untuk rumah tangga miskin selama enam bulan, dan

4. Memberikan kompensasi kepada sektor transportasi sebesar Rp. 5 Trilyun. Tujuannya agar tariff atau tiket angkutan kelas ekonomi tidak naik seiring dengan kenaikan BBM.

Sehingga harapannya, kompensasi yang dibeikan ini, bisa membantu mengurangi beban masyarakat, terutama masyarakat miskin yang terkena dampak dari kenaikan BBM.

Nah, kalau kita analisa lebih jauh semua uraian diatas, walaupun ada kompensasi, tapi kenaikan BBM sepertinya tetap, akan berdampak atau membawa pengaruh, atau masalah baru terhadap masyarakat. Antara lain:

a. Rumah Tangga yang sebelum BBM naik ini masih belum tergolong miskin (masyarakat golongan ekonomi menengah), nanti setelah BBM naik, besar kemungkinan bisa jatuh miskin karena harga-harga yang ikut naik.

b. Setelah harga naik, akhirnya daya beli dari masyarakat itu menjadi menurun dan pengaruh terhadap aktivitas ekonomi dan geliat pasar secara umum.

c. Aktivitas ekonomi atau geliat pasar menurun, mengakibatkan sektor usaha terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) jadi ikut lesu dan makin susah bersaing, dan menimbulkan pengangguran. Walaupun pemerintah juga menjanjikan Kompensasi bagi UMKM yang terimbas kenaikan BBM.

d. Dan akibat-akibat, serta pengaruh lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat.

Namun terlepas dari itu, penulis sebagai rakyat tetap berharap, semoga masyarakat dan pemerintah bisa menyiasati dengan cerdas, agar kenaikan BBM ini tidak terlalu menimbulkan dampak negative yang meluas terhadap kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Sikap Kami Terhadap Kenaikan BBM

Seperti yang kita ketahui, Indonesia lagi “panas” tentang isu kenaikan BBM. Bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kami? Supaya adil, kami akan mencoba objektif menjelaskan dari beberapa sudut pandang untuk dianalisis kemudian disimpulkan.

“Berpikir objektif sangat penting untuk pengambilan sikap yang tepat. Dinginkan kepala, lalu berpikir.”

1. Sudut Pandang Pemerintah

Alasan pemerintah adalah untuk menyelamatkan negara dari anggaran yang membengkak. Hal ini disebabkan karena harga minyak dunia naik sehingga beban subsidi BBM akan bertambah besar. Mau tidak mau harga harus naik!

2. Sudut Pandang Pengusaha

BBM naik menyebabkan biaya operasional naik. Hal ini bisa dicover dengan naikin harga barang yang diproduksi.

3. Sudut Pandang Akademisi

BBM naik menyebabkan harga barang naik. Rakyat makin susah. Tolak!

4. Sudut Pandang Masyarakat

Pasrah, cuma bisa terima.

5. Sudut Pandang Parpol Oposisi

BBM naik, rakyat merasa susah! Ayo tolak ramai-ramai !

Sekarang masuk ke analisis kami.

Benarkah sudut pandang pemerintah?

Adalah hal yang benar jika harga minyak dunia naik, maka subsidi BBM akan bertambah. Ada yang tidak setuju, katanya harga minyak jangan ngikutin harga minyak dunia. Penjelasannya simpel, Indonesia belum bisa memenuhi kebutuhan minyaknya sendiri. Masih harus impor makanya harga BBM kita masih bergantung sama harga minyak dunia.

Lalu muncul analisis ekonom Pak Kwik yang menjelaskan bahwa harga minyak naik, pemerintah masih untung, jadi tidak perlu naik.

Hal ini memang benar jika dilihat dari satu sisi saja. Secara ekonomi memang dari hasil jual beli BBM meskipun pemerintah memberikan subsidi Pertamina tetap memberikan keuntungan! Lantas mengapa harus naik?

Disini kami menjelaskan alasan yang paling tepat mengapa BBM harus naik. “Meningkatkan Efisiensi Anggaran”. Seperti yang kita ketahui, subsidi BBM ini banyak yang salah sasaran. Contohnya?

Entah sudah berapa banyak BBM subsidi yang habis kebakar karena macet. Habis kebakar buat lomba balapan liar. Habis kebakar cuma karena gengsi ingin ke kampus menggunakan mobil, dan banyak contoh lainnya. Apakah tepat sasaran?

Jadi subsidi BBM yang berhasil dihemat bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan buat masyarakat miskin yang jelas lebih tepat sasaran.

Tapi apakah berarti pemerintah benar? Tidak seluruhnya! Ada celahnya. Benar bahwa peningkatan efisiensi anggaran bisa dilakukan dengan mengurangi subsidi BBM yang salah sasaran, tetapi peningkatan efisiensi juga harus dilakukan di bidang yang lain!

FYI salah satu penyebab APBN membengkak adalah reformasi birokrasi, dimana gaji PNS dinaikkan dengan tujuan mengurangi korupsi dan meningkatkan performa kinerja pemerintah. Hasilnya? Gaji naik tapi korupsi jalan terus! Pemerintah juga terlihat tidak ada upaya serius untuk memerangi korupsi bahkan KPK ingin dikebiri lagi oleh DPR tercinta. Belum lagi isu Banggar DPR yang boros! Renovasi ruang rapat dan toilet yang menghabiskan uang milyaran, dan banyak kasus lainnya.

Jadi sampai disini kesannya, peningkatan efisiensi anggaran dibebankan kepada masyarakat saja. Kita disuruh bayar BBM lebih mahal, tapi pemerintah masih korupsi. Tidak meningkatkan efisiensi birokrasi yang justru penghematannya bisa jadi lebih besar daripada menaikkan harga BBM.

Inilah yang menyebabkan penolakan dari orang-orang yang cerdas. Mereka tidak percaya bahwa pemerintah dapat menggunakan subsidi yang berhasil dihemat dengan bijak. “Paling dikorupsi lagi”, ujar masyarakat. Selain itu solusi yang ditawarkan adalah Bantuan Langsung Sementara Masyarakat. Selain rawan diselewengkan oleh oknum tidak bertanggung jawab, ini merupakan solusi sementara saja untuk memanjangkan umur masyarakat miskin.

tugas 1 dan 2

TUGAS SOFTSKILL 1 DAN 2

DISUSUN      :

ENAS KRISPA LORA         (27211805)

SITI SARAH                         (26211830)

WIJI TRI CAHYANI            (27211395)

KELAS                       : 1EB22

            KELOMPOK             : 13

KALIMALANG

MARET 2012

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

A.Perkembangan Dana Pembangunan Nasional

Seperti kita ketahui bangsa kita meminjam dana dari luar negeri entah disebut hibah maupun pinjaman. Pinjaman sendiri berasal dari kreditor baik itu lembaga maupun negara sahabat. Pertanyaannya sekarang sudah meratakah pembagunan itu? Dimanakah dana baik hibah maupun pinjaman itu? Harusnya pemerintah membuka mata bahwa masih banyak rakyat yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Transparan si dari setiap penggunaan anggaran dana harus sudah mulai dilakukan, hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui alur dari penggunaan dan pembangunan tersebut. Ironis jika wakil rakyat membangun gedung mewah namun masih banyak  rakyatnya yang hidup digubuk. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat sangat berpengaruh dalam kelancaran pembangunan agar pembangunan yang berkesinambungan dan tujuan bangsa Indonesia yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat bisa tercapai.

     Dari segi perencanaan pembangunan di Indonesia, APBN adalah merupakan konsep perencanaan pembangunan yang memiliki jangka pendek, karena itulah APBN selalu disusun setiap tahun.

     Seperti namanya, maka secara garis besar APBN terdiri dari pos-pos seperti di bawah ini:

dari sisi penerimaan, terdiri dari pos penerimaan dalam negri dan penerimaan pembangunan.

Sedangkan dari sisi pengeluaran terdiri dari pos pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

      APBN disusun agar pengalokasian dana pembangunan dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip berimbang dan dinamis . hal tersebut perlu di perhatikan mengingat tabungan pemerintah yang berasal dari selisih antara penerimaan dalam negri dengan pengeluaran rutin ,belum sepenuhnya menutupi kebutuhan biaya pembangunan di indonesia.

     Meskipun dari PELITA ke PELITA jumlah tabungan pemerintah sebagai sumber pembiayaan pembangunan terbesar , terus mengalami peningkatan , namun kontribusinya terhadap keseluruhan dana pembangunan yang dibutuhkan masih jauh dari yang diharapkan.

     Untuk menghindari terjadinya defisit anggran pembangunan, indonesia masih mengupayakan sumber dana dari luar negrimdan meskipun IGGI (Inter Govermmental Group on Indonesia)bukan lagi menjadi forum internasional yang secara formal membantu  pembiayaan pembangunan di indonesia,namun dengan lahirnya CGI (Consultative  Group on Indonesia) kebutuhan pinjaman luar negri sebagai dana pembangunan masih dapat diharapkan. yang perlu di ingat bahwa sebaikya pinjaman tersebut di tempatkan sebagai pelengkap pembangunan dan peran tabungan pemerintah lah yang tetap harus dominan , bukan sebaliknya.

    Penyebab terjadinya kemerosotan tabungan pemerintah diantaranya adalah :

Terjadinya resesi dunia yang mengakibatkan turunnya harga minyak bumi, dan beberapa komoditi non-migas di pasaran dunia , hal ini berpengaruh terhadap turunya penerimaan dalam negri indonesia .

Merosotnya nilai mata uang dolar amerika (Depresiasi) terhadap mata uang asing, seperti terhadap yen jepang dan DM jerman barat.karena niali rupiah ternyata masih dikaitkan dengan dolar amerika tersebut,maka perekonomian indonesia-pun ikut dirugikan dengan kejadian tersebut.

     Untuk memberi ilustrasi terhadap pengaruh depresiasi dolar terhadap perekonomian indonesia.

Keadaan sebelum Depresiasi
     Indonesia memiliki hutang luar negri kepada jepang , dalam bentuk mata uang yen sebesar 1.000.000 Y , dimana kurs saat itu di asumsikan :
1 $ = Rp 1500
1 $ = 25 Y
Untuk mengetahui nilai hutang indonesia dalam rupiah , kita lakukan perhitungan "Cross Rate" antara rupiah dan Yen perhitngan nya :

Cross Rate Rp/Y = Rp/$ x $/Y = 1.500/1 x 1/25 = 60 , jadi untuk 1 Y akan dihargai Rp 60,- .
dan karna kita memiliki hutang sebesar 1.000.000 Y, maka nilai hutang tersebut dalam rupiah adalah : 1000.000 Y x Rp 60 = Rp 60.000.000

Keadaan setelah depresiasi dolar
1 $ = Rp 1.500
1 $ = 20 Y ( dolar merosot nilainya, artinya di perlukan lebih sedikit yen untuk mendapatkan dolar)
Cross Rate Rupiah terhadap Y = Rp/Y= Rp/$ x $/Y = 1.500/1 x 1/20 = Rp 75/Y
     Artinya setelah terjadi depresiasi dolar, nilai 1 yen jepang adalah sama dengan Rp 75 dengan kata lain mata uang rupiah-pun mengalami depresiasi terhadaop yen. sehingga nilai hutang indonesia saat itu menjadi :
1.000.000Y x Rp 75 = Rp 75.000.000

     Kesimpulan nya adalah bahwa dengan merosotnya nilai dolar terhadap yen, maka akan menyebabkan nilai hutang luar negri kita terhadap jepang ikut membengkak sebesar Rp 25.000.000 ( Rp 75.000.000-Rp 60.000.000) ..

B.   PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN

Secara garis besar proses penyusunan anggaran pembangunan di Indonesia sebagai berikut :
 Penyusunan anggaran biasanya menggunakan tahun fiskal dan bukan tahunØ masehi sehingga proses pembangunan oleh Departemen atau Lembaga pemerintah Non Departemen sudah dimulai pada tanggal 1 April tahun yang brsangkutan. Oleh keduanya usulan rencana anggaran diajukan dalam bentuk Daftar Usulan Kegiatan (DUK) bagi anggaran rutin dan dalam bentuk Daftar Usulan Proyek (DUP) untuk anggaran pembangunan.
 Selanjutnya DUK dan DUP tersebut, antara bulan Agustus dan SeptemberØ akan diajukan dan disampaikan ke BAPPENAS dan Ditjen Anggaran – Departemen Keuangan. Selanjutnya DUK dan DUP tersebut akan di proses oleh BAPPENAS antara bulan Oktober hingga Nopember.
 Pada proses tersebut BAPPENAS akan menyesuaikan isi DUK dan DUP denganØ perkiraan penerimaan dalam negeri dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Selanjutnya dalam bulan Desember akan ditentukan batas atas (plafon) anggaran untuk tahun anggaran yang bersangkutan dalam bentuk RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
 Pada bulan Januari, setelah RAPBN tersebut dilampiri/disertaiØ keterangan dari pemerintah dengan Nota-Keuangan, akan disampaikan oleh Presiden dihadapan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat guna mendapat persetujuan seperti yang tersirat dalam pasal 23 ayat (1) UUD 1945.
 Selanjutnya RAPBN tersebut akan dibahas oelh DPR bersama-sama denganØ Menteri atau Kedua Lembaga yang bersangkutan melalui Rapat Kerja Komisi APBN.
 Jika dalam pembahasan tersebut dicapai suatu kesepakatam (persetujuan)Ø maka RAPBN untuk tahun anggaran yang bersangkutan tersebut, persetujuannya akan dituangkan dalam Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran.
 Selanjutnya Anggaran yang telah disetujui pemerintah tersebut akanØ dituangkan kembali dalam bentuk Daftar Isian Proyek (DIP) Departemen atau Lembaga Pemerintah yang bersangkutan.

TUGAS 2

1. PERKIRAAN PENERIMAAN NEGARA dan PERKIRAAN PENGELUARAN

*. Pekiraan Penerimaan Negara
     Secara garis besar sumber penerimaan negara berasal dari :

·         Penerimaan dalam negri

·         Penerimaan pembangunan

Penerimaan dalam negri 

 Penerimaan dalam negri, untuk tahun tahun awal setelah masa pemerintahan orde baru masih cukup menggantungkan pada penerimaan dari ekspor minyak bumi dan gas alam . namun dengan mulai tidak menentunya harga minyak dunia , maka mulai disadari bahwa ketergantungan penerimaan dari sektor migas perlu di kurangi. untuk keperluan itu , maka pemerintah menempuh beberapa kebijaksanaan diantaranya :

·         Deregulasi bidang perbankan (1juni 1983).

·         Deregulasi bidang perpajakan (UU baru, 1 januari 1984), untuk memperbaiki penerimaan negara

·         Kebijaksanaan-kebijaksanaan lain yang selanjutnya dapat menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan mantap.

Perkiraan pengeluaran Negara

Secara garis besar, ppengeluaran negara dikelompokan menjadi 2 yakni :
 Pengeluaran Rutin
Pengeluaran rutin negara, adalah pengeluaran yang dapat dikatakan selalu adalah dan telah terencana sebelumnya secara rutin, diantaranya :
* Pengeluaran untuk belanja pegawai
* Pengeluaran untuk belanja barang
* Pengeluaran subsidi daerah otonom
* Pengeluaran untuk membayar bunga dan cicilan hutang
* Pengeluaran lainnya

Pengeluaran Pembangunan :

        -Pengeluaran pembangunan untuk berbagai departemen/lembaga negara,diantaranya untuk membiayai proyek pembangunan sektoral yang menjadi tanggung jawab masing-masing departemen/lembaga negara bersangkutan.
        -Pengeluaran pembangunan untuk anggran pembangunan daerah (Dati I dan II )

2. Dasar Perhitungan Perkiraan Penerimaan Negara

Untuk memperoleh hasil perkiraan penerimaan negara, ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan. Hal – hal tersebut adalah :
1. Penerimaan Dalam Negeri Dari Migas
Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah :
• Produksi minyak rata-rata perhari
• Harga rata-rata ekspor minyak mentah

2. Penerimaan Dalam Negeri Diluar Migas

Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah :
• Pajak penghasilan
• Pajak pertambahan nilai
• Bea masuk
• Cukai
• Pajak ekspor
• Pajak bumi dan banguan
• Bea materai
• Pajak lainnya
• Penerimaan bukan pajak
• Penerimaan dari hasil penjualan BBM

3. Penerimaan Pembangunan
Terdiri dari penerimaan bantuan program dan bantuan proyek.

tulisan bebas (kel. 13)

PEREKONOMIAN INDONESIA DARI MASA KE MASA

DISUSUN      :

ENAS KRISPA LORA          (27211805)

SITI SARAH                          (26211830)

WIJI TRI CAHYANI             (27211395)

KALIMALANG

MARET 2012

BAB I

PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang

Perekonomian Indonesia dari masa ke masa merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-Undang dasar 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia memajukan kesejahtraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dinia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial Negara”.

Kehidupan perekonomian Indonsesia dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memicu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang maju.

Berbagai macam prospek pembangunan telah dilakukan dari Orde Lama, Orde Baru hingga masa Reforasi untuk terus mendorong kesejahtraan dan kemajuan bangsa kea rah yang lebih baik, dalam hal ini pembangunan nasional juga harus dimulai dari,oleh, dan untuk rakyat, dilaksanakan diberbagai aspek kehidupan bangsa yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya dan aspek pertahanan keamanan.

Perekonomian Indonesia pada dasarnya sangat membutuhkan kesinergian antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama dalam pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah harus saling menunjang, saling mengisi, saling melengkapi dalam memajukan masyarakat dan nasional pada umumnya.

B.   Tujuan Masalah

Tujuan dari penulisan ini agar dapat memahami suasana dan arah perekonomian Indonesia yang telah terjadi dari masa ke masa yang terus menumpu kemajuan nasional yang lebih baik.

Tujuan lain dari penulisan ini juga agar dapat menambah wawasan masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang adil, makmur dan beradap atas dasar Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, tertib, bersahabat, bersatu, aman, damai dan sejahtera.

C.   Rumusan Masalah

Bagaimana keadaan perekonomian Indonesia dari masa ke masa ?

Apa saja yang menjadi kendala perekonomian Indonesia selama ini, sehingga menjadi masalah yang belum terselesaikan.?

Bagaimana sejarah perekonomian Indonesia dari Orde Lama, Orde Baru, hingga masa Reformasi.?

Kenapa Indonesia menjadi Negara yang didera oleh hutang luar negeri ?

Seperti apa proses pengambilan kebijakan ekonomi dalam pembangunan dari masa ke masa ?

Bagaimana sistem pemerintahan dalam melakukan pembangunan Indonesia dari masa ke masa.?

PERKEMBANGAN SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA DARI MASA ke MASA

Pengertian Sistem

Menurut Zahara Idris, sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari atas komponene-komponen atau unsur – unsur sebagai sumber – sumber yang teratur tidak sekedar acak yang saling membantu untuk mencapai suatu hasil.

Menurut J.C. Hinggins, sistem adalah seperangkat bagian-bagian yang saling berhubungan.

Menurut L. James Havery, sistem adalah prosedur logis dan rasional untuk merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan maksud untuk berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.

Secara garis besar sistem adalah kesatuan dari beberapa unsur yang memiliki tujuan yang sama,dan saling menopang antar unsur yg satu dgn yang lain agar tujuan dapat tercapai.

Pengertian Sistem Perekonomian

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrim tersebut.

Macam- Macam Sistem Perekonomian

1.Sistem Ekonomi Tradisional

Sistem Ekonomi Tradisional Sistem ekonomi ini merupakan sistem ekonomi yang dijalankan secara bersama untuk kepentingan bersama (demokratis), sesuai dengan tata cara yang biasa ditempuh oleh nenek moyang sebelumnya.

Dalam sistem ini segala barang dan jasa yang diperlukan, dipenuhi sendiri oleh masyarakat itu sendiri. Dalam sistem ekonomi tradisional, tugas pemerintah hanya terbatas memberikan perlindungan dalam bentuk pertahanan, dan menjaga ketertiban umum. Dengan kata lain kegiatan ekonomi yaitu masalah apa dan berapa, bagaimana dan untuk siapa barang diproduksi semuanya diatur oleh masyarakat.

Pada umumnya, sistem perekonomian ini berlaku pada negara-negara yang belum maju, dan mulai ditinggalkan. Misalnya Etiopia. Tapi pada umumnya, sistem ekonomi ini sangatlah primitif dan hampir tidak ada lagi di dunia.

Ciri dari sistem ekonomi tradisional adalah :

1.      Teknik produksi dipelajari secara turun temurun  dan bersifat sederhana

2.      Hanya sedikit menggunakan modal

3.      Pertukaran dilakukan dengan sistem barter (barang dengan barang)

4.      Belum mengenal pembagian kerja

5.      Masih terikat tradisi

6.      Tanah sebagai tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran

Kelebihan dan Kelemahan :

·           Sistem ekonomi tradisional memiliki kelebihan sebagai berikut :

1.      Tidak terdapat persaingan yang tidak sehat, hubungan antar individu sangat erat

2.      Masyarakat merasa sangat aman, karena tidak ada beban berat yang harus dipikul

3.      Tidak individualistis

·           Kelemahan dari sistem ekonomi tradisional adalah :

1.      Teknologi yang digunakan masih sangat sederhana, sehingga produktivitas rendah

2.      Mutu barang hasil produksi masih rendah

Saat ini sudah tidak ada lagi negara yang menganut sistem ekonomi tradisional, namun di beberapa daerah pelosok, seperti suku badui dalam, sistem ini masih digunakan dalam kehidupan sehari – hari

2.Sistem Ekonomi Sosialis

Sistem Ekonomi sosialis yaitu sistem ekonomi yang seluruh kegiatan ekonominya direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh pemerintah secara terpusat. Sistem ekonomi sosialis tidak sama dengan sistem ekonomi komunis, sosialisme merupakan tahap persiapan ke komunisme.

Faktor-faktor yang mendorong lahirnya sosialisme :

1.       Karena adanya revolusi industri

2.       Karena bangkitnya kaum borjuis (majikan) dan kaum proletar (buruh)

3.       Munculnya pemikiran-pemikiran baru yang lebih terpelajar dan lebih rasional terhadap kehidupan manusia dan masyarakat

4.       Adanya tuntutan-tuntutan berlakunya demokrasi dari hasil Revolusi Perancis

Karl Max merupakan tokoh pengkritik kapitalisme di eropa dan penggugah perlawanan kaum buruh terhadap kapitalisme, juga penulis wacana yang menjadi dasar pembentukan sistem ekonomi sosial

Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis

1.       Lebih mengutamakan kebersamaan

-          Masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial, sedangkan individu-individu fiksi belaka.

-          Tidak ada pengakuan atas hak-hak pribadi (individu) dalam sistem sosialis.

2.       Peran pemerintah sangat kuat

-          Pemerintah bertindak aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pengawasan.

-          Alat-alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi semuanya diatur oleh negara

3.       Sifat manusia ditentukan oleh pola produksi

-          Pola produksi (aset dikuasai masyarakat) melahirkan kesadaran kolektivisme (masyarakat sosialis)

-          Pola produksi (aset dikuasai individu) melahirkan kesadaran individualisme (masyarakat kapitalis)

Kelebihan sistem ekonomi sosialis

1.       Pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran dan masalah ekonomi lainnya

2.       Pasar barang dalam negeri berjalan lancar

3.       Pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga

4.       Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan

5.       Jarang terjadi krisis ekonomi

Kelemahan sistem ekonomi sosialis

1.       Mematikan inisiatif individu untuk maju

2.       Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat

3.       Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya

Negara yang menganut sistem ekonomi sosialis

1.       Korea Utara

2.       Kuba

3.       Vietnam

4.       RRC (sudah mulai mengendur)

3.Sistem Perekonomian Liberalis

Sistem ekonomi liberal / pasar adalah suatu sistem ekonomi dimana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Sistem ini sesuai dengan ajaran dari Adam Smith, dalam bukunya An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.

Ciri dari sistem ekonomi liberal / pasar adalah :
1. Setiap orang bebas memiliki barang, termasuk barang modal.
2. Setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya.
3. Aktivitas ekonomi ditujukan untuk memperoleh laba.
4. Semua aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat (Swasta).
5. Pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar.
6. Persaingan dilakukan secara bebas.
7. Peranan modal sangat vital.

Kebaikan dari sistem ekonomi antara lain :
1. Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi.
2. Setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi.
3. Munculnya persaingan untuk maju.
4. Barang yang dihasilkan bermutu tinggi, karena barang yang tidak bermutu tidak akan laku dipasar.
5. Efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari laba.

Kelemahan dari sistem ekonomi antara lain :
1. Sulitnya melakukan pemerataan pendapatan.
2. Cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh oleh para pemilik modal.
3. Munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat.
4. Sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasisumber daya oleh individu.

4.Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ini adalah sistem alternarif dari sistem liberalis dan sosialis.sistem ini mengambil kelebihan dari kedua sistem ekonomi tersebut.

Sistem ekonomi campuran adalah pengaturan kehidupan ekonomi yang di kelola secara bersama-sama oleh swasta dan pemerintah. Sistem ekonomi campuran merupakan sistem ekonomi yang mengkombinasikan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi kapitalis.
Tujuan pokok adanya campur tangan pemerintah ialah untuk menghindari akibat- akibat negatif dari sistem ekonomi pasar. Misalnya, golongan yang lemah makin tertindas dan golongan yang kuat semakin kokoh kedudukannya. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian terdiri atas tiga bentuk, yaitu:
–Mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi
agar berjalan normal dan wajar.
–Melakukan kegiatan ekonomi sebagai pelaku bisnis, misalnya keikutsertaan modal
dalam Badan Usaha MilikNegara.
–Melaksanakan kebijakan fiskal melalui pajak dan kebijakan moneter dengan
mengatur dan mengawasi sektor keuangan

Ciri-ciri sistem ekonomi campuran :
a) Kegiatan ekonomi sebagian dilakukan oleh pemerintah dan sebagian dilakukan oleh swasta.
b) Ada persaingan tetapi masih ada kontrol dari pemerintah.
c) Sebagian besar transaksi ekonomi terjadi melalui mekanisme pasar, tetapi masih ada campur tangan pemerintah dengan berbagai kebijakan.
Kebaikan sistem ekonomi campuran :
a) Hak milik individu atas sunber-sunber produksi di akui walaupun ada pembatasan.
b) Adanya pembebasan untuk berusaha dapat mendorong kreativitas individu sesui dengan kemampuan.
c) Lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan.
Kelemahan sistem ekonomi cmpuran :
a) Sukar menentukan pembatasan antara sumber-sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah
b) Sukar menentukan batas antara kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan yang seharuanya dilakukan oleh swasta.

Sejarah Perkembangan Sistem Perkonomian Indonesia

·         Perekonomian Indonesia Pada Masa Penjajahan

Masa Pendudukan Belanda

Pada masa penjajahan indonesia menerapkan sistem perekonomian monopolis.dimana setiap kegiatan perekonomian dijalankan desuai penguasa perdaganngan Indonesia saat itu. VOC adalah lembaga yang menguasai perdagangan Indonesia saat itu. Pada masa VOC berkuasa mereka nerap kan peraturan dan strategi agar mereka tetep menguasai perekonomian Indonesia. Peraturan-peraturan yang ditetapkan VOC seperti verplichte leverentie (kewajiban meyerahkan hasil bumi pada VOC ) dan contingenten (pajak hasil bumi) dirancang untuk mendukung monopoli itu. Disamping itu, VOC juga menjaga agar harga rempah-rempah tetap tinggi, antara lain dengan diadakannya pembatasan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam penduduk, pelayaran Hongi dan hak extirpatie (pemusnahan tanaman yang jumlahnya melebihi peraturan). Semua aturan itu pada umumnya hanya diterapkan di Maluku yang memang sudah diisolasi oleh VOC dari pola pelayaran niaga samudera Hindia.

Dengan memonopoli rempah-rempah, diharapkan VOC akan menambah isi kas negri Belanda, dan dengan begitu akan meningkatkan pamor dan kekayaan Belanda. Disamping itu juga diterapkan Preangerstelstel, yaitu kewajiban menanam tanaman kopi bagi penduduk Priangan. Bahkan ekspor kopi di masa itu mencapai 85.300 metrik ton, melebihi ekspor cengkeh yang Cuma 1.050 metrik ton.

Pada tahun 1795, VOC bubar karena dianggap gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda. Kegagalan itu nampak pada defisitnya kas VOC, yang antara lain disebabkan oleh :

a.Peperangan yang terus-menerus dilakukan oleh VOC dan memakan biaya besar, terutama perang Diponegoro.

b.Penggunaan tentara sewaan membutuhkan biaya besar.

c.Korupsi yang dilakukan pegawai VOC sendiri.

d.Pembagian dividen kepada para pemegang saham, walaupun kas defisit.

Masa Pendudukan Inggris

Inggris berusaha merubah pola pajak hasil bumi yang telah hampir dua abad diterapkan oleh Belanda, dengan menerapkan Landrent (pajak tanah). Sistem ini sudah berhasil di India, dan Thomas Stamford Raffles mengira sistem ini akan berhasil juga di Hindia Belanda. Selain itu, dengan landrent, maka penduduk pribumi akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris atau yang diimpor dari India. Inilah imperialisme modern yang menjadikan tanah jajahan tidak sekedar untuk dieksplorasi kekayaan alamnya, tapi juga menjadi daerah pemasaran produk dari negara penjajah.

Akan tetapi, perubahan yang cukup mendasar dalam perekonomian ini sulit dilakukan, dan bahkan mengalami kegagalan di akhir kekuasaan Inggris yang Cuma seumur jagung di Hindia Belanda. Sebab-sebabnya antara lain :

a.Masyarakat Hindia Belanda pada umumnya buta huruf dan kurang mengenal uang, apalagi untuk menghitung luas tanah yang kena pajak.

b.Pegawai pengukur tanah dari Inggris sendiri jumlahnya terlalu sedikit.

c.Kebijakan ini kurang didukung raja-raja dan para bangsawan, karena Inggris tak mau mengakui suksesi jabatan secara turun-temurun.

Masa Cultuurstelsel

Cultuurstelstel (sistem tanam paksa) mulai diberlakukan pada tahun 1836 atas inisiatif Van Den Bosch. Tujuannya adalah untuk memproduksi berbagai komoditi yang ada permintaannya di pasaran dunia. Sejak saat itu, diperintahkan pembudidayaan produk-produk selain kopi dan rempah-rempah, yaitu gula, nila, tembakau, teh, kina, karet, kelapa sawit, dll. Sistem ini jelas menekan penduduk pribumi, tapi amat menguntungkan bagi Belanda, apalagi dipadukan dengan sistem konsinyasi (monopoli ekspor). Setelah penerapan kedua sistem ini, seluruh kerugian akibat perang dengan Napoleon di Belanda langsung tergantikan berkali lipat.

Sistem ini merupakan pengganti sistem landrent dalam rangka memperkenalkan penggunaan uang pada masyarakat pribumi. Masyarakat diwajibkan menanam tanaman komoditas ekspor dan menjual hasilnya ke gudang-gudang pemerintah untuk kemudian dibayar dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Cultuurstelstel melibatkan para bangsawan dalam pengumpulannya, antara lain dengan memanfaatkan tatanan politik Mataram–yaitu kewajiban rakyat untuk melakukan berbagai tugas dengan tidak mendapat imbalan–dan memotivasi para pejabat Belanda dengan cultuurprocenten (imbalan yang akan diterima sesuai dengan hasil produksi yang masuk gudang).

Bagi masyarakat pribumi, sudah tentu cultuurstelstel amat memeras keringat dan darah mereka, apalagi aturan kerja rodi juga masih diberlakukan. Namun segi positifnya adalah, mereka mulai mengenal tata cara menanam tanaman komoditas ekspor yang pada umumnya bukan tanaman asli Indonesia, dan masuknya ekonomi uang di pedesaan yang memicu meningkatnya taraf hidup mereka. Bagi pemerintah Belanda, ini berarti bahwa masyarakat sudah bisa menyerap barang-barang impor yang mereka datangkan ke Hindia Belanda. Dan ini juga merubah cara hidup masyarakat pedesaan menjadi lebih komersial, tercermin dari meningkatnya jumlah penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi nonagraris.

Jelasnya, dengan menerapkan cultuurstelstel, pemerintah Belanda membuktikan teori sewa tanah dari mazhab klasik, yaitu bahwa sewa tanah timbul dari keterbatasan kesuburan tanah. Namun disini, pemerintah Belanda hanya menerima sewanya saja, tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk menggarap tanah yang kian lama kian besar. Biaya yang kian besar itu meningkatkan penderitaan rakyat, sesuai teori nilai lebih (Karl Marx), bahwa nilai leih ini meningkatkan kesejahteraan Belanda sebagai kapitalis.

Sistem Ekonomi Pintu Terbuka

Adanya dorongan dari kaum humanis belanda yang menginginkan perubahan nasib warga pribumi ke arah yang lebih baik, mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mengubah kebijakan ekonominya. Dibuatlah peraturan-peraturan agraria yang baru, yang antara lain mengatur tentang penyewaan tanah pada pihak swasta untuk jangka 75 tahun, dan aturan tentang tanah yang boleh disewakan dan yang tidak boleh. Hal ini nampaknya juga masih tak lepas dari teori-teori mazhab klasik, antara lain terlihat pada :

a.Keberadaan pemerintah Hindia Belanda sebagai tuan tanah, pihak swasta yang mengelola perkebunan swasta sebagai golongan kapitalis, dan masyarakat pribumi sebagai buruh penggarap tanah.

b.Prinsip keuntungan absolut : Bila di suatu tempat harga barang berada diatas ongkos tenaga kerja yang dibutuhkan, maka pengusaha memperoleh laba yang besar dan mendorong mengalirnya faktor produksi ke tempat tersebut.

c.Laissez faire laissez passer, perekonomian diserahkan pada pihak swasta, walau jelas, pemerintah Belanda masih memegang peran yang besar sebagai penjajah yang sesungguhnya.

Pada akhirnya, sistem ini bukannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi, tapi malah menambah penderitaan, terutama bagi para kuli kontrak yang pada umumnya tidak diperlakukan layak.

Masa pendudukan Jepang

Pemerintah militer Jepang menerapkan suatu kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi mendukung gerak maju pasukan Jepang dalam perang Pasifik. Sebagai akibatnya, terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan, karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas utama. Impor dan ekspor macet, sehingga terjadi kelangkaan tekstil yang sebelumnya didapat dengan jalan impor.

Seperti ini lah sistem sosialis ala bala tentara Dai Nippon. Segala hal diatur oleh pusat guna mencapai kesejahteraan bersama yang diharapkan akan tercapai seusai memenangkan perang Pasifik.

·         Perekonomian Indonesia Pada Masa Orde Lama

Pada masa awal kemerdekaan perekonomian Indonesia amatlah buruk antara lain disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi karena pada saat itu indonesia menggunakan 4 mata uang, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat hargapenyebab lain adalah adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negri RI,kosongnyakas negara akibat penjajahan,eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

Perekonomian Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal

Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :

a)Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.

b)Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menunbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.

c)Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.

d)Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.

e)Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.

Perekonomian Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :

a)Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.

b)Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.

c)Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.

Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat. Sekali lagi, ini juga salahsatu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lain. Sehingga pada masa itu sistem yang dipergunakan masih belum cukup efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia,malah memunculkan beberapa masalah baru.

Perekonomian Indonesia Pada Masa Orde Baru

Setelah jatuhnya masa pemerintahan presiden Soekarno dan digantikan oleh presiden Soeharto,banyak rencana untuk membangun Indonesia menjadi negara yang lebih maja dan mampu bersaing dengan negara lain. Pada masa ini perbaikan di bidang ekonomi dan politik adalah prioritas utama. Program pemerintahan saat itu berorientasi pada usaha mengontrol laju inflasai yang menjadi warisan dari pemerintahan sebelumnya,penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650 % per tahun.

Setelah melihat pengalaman masa lalu, dimana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Ini merupakan praktek dari salahsatu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan sendiri. Misalnya dalam penentuan UMR dan perluasan kesempatan kerja. Ini adalah awal era Keynes di Indonesia. Kebijakan-kebijakan pemerintah mulai berkiblat pada teori-teori Keynesian.

Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan : kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan lima tahun).

Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah juga berhasil menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB dan pengaturan usia minimum orang yang akan menikah.

Pada awal pemerintahannya usaha – usaha yang dilakukan sangat berhasil untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.Namun dibalik itu dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam, serta penumpukan utang luar negeri. Disamping itu, pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil. Sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.

Perekonomian Indonesia Pada Masa Orde Reformasi

Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.

Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri

Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :

a)Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.

b)Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.

Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.

Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono

Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.

Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.

Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salahsatunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.

Pada pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negri masih kurang kondusif

Sistem ekonomi Indonesia sebagai sintesa kapitalisme dan sosialisme

Menurut beberapa pengamat sistem perekonomian Indonesia merupakan percampuran antara sistem kapetalisme dan sosialisme,namun bukan berarti menyingkirkan aspek – aspek lain yang membangun sistem perekonomian Indonesia. Dengan mengadopsi kebaikan – kebaikan yang ada pd 2 sistem tersebut maka terbentuklah sistem perekonomian dindonesia yang disebut sistem ekonomi pancasila. Tentunya dalam pembentukannya ada bongkar-pasang untuk mendapatkan kesesuaian. Individualisme vs kolektivisme. Dengan memadukan dua unsur ini maka yang ada dalam sistem Indonesia adalah bukan individualisme dan bukan pula kolektivisme. Dalam perekonomian Indonesia ada individualisme, namun karena telah di batasi kolektivisme maka individualisme ini tidak segarang aslinya. Sentralisai dan swastanisai. Peran negara dalam sistem perekonomian Indonesia memang sentral, namun hal itu tidak menjadikannya seperti sentralisme yang ada di negara-negara sosialisme, lagi-lagi hal ini karena hasil sintesa antara individulisme dan kolektivisme

KESIMPULAN

Sistem perekonomian di Indonesia sudah ada atau dimulai sejak bangsa Indonesia masih berbentuk Kerajaan. Dimana pada masa itu masih dilakukan monopoli berdasar kekeuasaan kerajaan. Namun sejalan mulainya penjelahan oleh bangsa barat maka sistem di Indonesia sedikit banyak mulai terpengaruhi.

Perkembangan sistem ini dimulai dari jaman penjajahan Belanda dimana sistem imperialisme di terapkan sampai pada akhir masa penjajahan jepang dimana sistem perekonomian masih digerakkan oleh bangsa penjajah.

Setelah merdeka, bangsa Indonesia sudah berulang kali mengubah sistem yang dipakai dalam mengatur perekonomiannya. Dari sistem Liberal, kemudian Komandao (komunisme) sampai memasuki orde baru. Pada orde baru ini terdapat perubahan yang signifikan (kemajuan) yang dialami oleh bangsa Indonesia dari segi kemakmuran rakyatnya, dimana pada masa ini menggunakan Program Repelita. Namun ketika tahun 1999 terjadi reformasi baik dari sistem politik maupun ekonomi.

Pada akhirnya bangsa Indonesia sampai dengan sekarang ini menggunakan sistem Perekonomian pancasila atau kerakyatan dimana tujuan dari perekonomian ini adalah tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

http://muttaqiena.blogspot.com/2008/06/analisa-sejarah-perekonomian-indonesia.html

http://www.animers.net78.net/sistem-perekonomian-indonesia/

http://www.creativebrain.web.id/media.php?action=readnews&id=84&title=Pengertian%20Sistem%20Menurut%20Para%20Ahli

 http://ekonurzhafar.wordpress.com/2010/02/21/sistem-ekonomi-tradisional/

http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2172442-sistem-ekonomi-liberal-pasar-bebas/#ixzz1qmOjffEu