tugas 3 (kel.13)

  TUGAS 3

Dampak Positif dan Negatif Kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak)

DISUSUN :

ENAS KRISPA LORA       (27211805)

SITI SARAH                     (26211830)

WIJI TRI CAHYANI          (27211395)

KELAS : 1EB22

KELOMPOK : 13

KALIMALANG

APRIL 2012

Dampak Positif dan Negatif Kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak)

Kenaikan BBM Harus Dilakukan

Rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan dilaksanakan 1 April mendatang, menurut Mantan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, merupakan pilihan sulit bagi pemerintah.

Meski begitu, JK -panggilan akrab Jusuf Kalla, menegaskan, kenaikan BBM dan memangkas subsidi harus dilakukan, sehingga ada dana untuk kebutuhan masyarakat, ketimbang subsidi yang hanya dinikmati oleh kalangan masyarakat menengah ke atas, atau hanya mereka yang memiliki kendaraan.

"Namanya kebijakan pemerintah selalu identik dengan pilihan, khusus untuk kenaikan BBM, saya pikir itu langkah yang baik. Sebab subsidi naik tinggi dan membuat anggaran lain dikurangi, padahal subsidi tersebut hanya bagi mereka yang punya mobil atau motor," tegasnya di Gedung Negara Jayapura, Dok V, Kamis (22/3) usai melantik kepengurusan PMI (Palang Merah Indonesia) Papua.

JK menjelaskan, lebih baik subsidi dipangkas sehingga ada dana dari hasil pangkasan tersebut yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan banyak orang, termasuk kalangan ekonomi lemah ke bawah. Misalnya dengan dana tersebut bisa digunakan untuk membangun jalan, jembatan atau rumah untuk warga.

"Coba lihat yang sering isi besin kan mereka yang punya mobil, sementara mereka adalah kalangan ekonomi yang baik. Bagaimana dengan mereka yang tidak punya kendaraan," ujarnya.

Soal adanya protes yang kian meluas terkait rencana kenaikan BBM ini, menurut JK, hal tersebut karena pemerintah belum melakukan prakondisi atau perencanaan yang baik, sebelum melakukan kenaikan BBM.

"Ketika saya masih menjadi wakil presiden, saat itu pemerintah yang lebih dulu melakukan penghematan, bukan masyarakat, sehingga masyarakat tidak protes, namun saat ini kok masyarakat yang disuruh hemat, sementara belum ada aksi dari pemerintah, makanya banyak yang protes," tuturnya.

Apalagi, ancaman devisit APBN jika harga BBM tidak naik tahun ini, menjadi salah satu indikator bagi pemerintah untuk mengambil pilihan ini. "Itu biasa, pemerintah sudah sering melakukan," kata JK.

Dikatakannya, selama sepuluh tahun terakhir, pemerintah sudah menaikkan harga BBM sebanyak tujuh kali. Ini membuktikan, fluktuasi harga minyak di pasar internasional memberi pengaruh besar pada struktur APBN Indonesia. "Pemerintah tak ada pilihan, makanya harus naikkan BBM," ujarnya.

JK menilai pemerintah sudah punya strategi mencegah kebijakan seperti ini guna menekan gejolak ekonomi nasional. Mekanisme BLT (Bantuan Langsung Tunai) sudah sering diterapkan, merupakan salah satu solusi yang harus ditempuh pemerintah saat ini.

"Saya berharap agar pemerintah harus menerapkan sistem yang baik sebelum menaikkan harga BBM, dan harus banyak memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak positif dari kenaikan BBM ini," harapnya.(cak/ade/fud/jpnn/agi)

Presiden SBY : Harga BBM Harus Naik

Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan kenaikan harga BBM harus dilakukan agar perekonomian Indonesia tetap kuat dan anggaran sehat. Sementara anggota DPR dan pengamat ekonomi menilai, pemerintah salah kaprah karena tidak melakukan kebijakan kenaikan harga itu sejak 2011.

“Jika kebijakan populer yang diambil, yaitu tidak menaikkan harga BBM, maka keadaan perekonomian Indonesia akan mandek dan begitu-begitu saja. Kalau kebijakan populer, saya akan merasa bersalah dan berdosa karena tahu ekonomi kita tidak sehat, ekonomi kita akan jatuh,” kata SBY dalam keterangan persnya di Hotel Renaissance, Seoul, Korsel, seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Kamis (29/3).

SBY meminta semua pihak, tidak melihat kebijakan harga BBM, namun harus melihat kebijakan ini sebagai opsi penyelamatan ekonomi Indonesia. Karena itu, pemerintah telah memperhitungkan bagaimana memproteksi rakyat yang terdampak akan kebijakan ini.

Secara terpisah, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Gokar, Satya W Yudha, mengatakan, pemerintah punya kewenangan sepenuhnya untuk mengalokasikan subsidi tersebut. “Kita serahkan kepada pemerintah untuk mengatur,” katanya.

Soal kenaikan harga BBM subsidi, menurut dia, pemerintah melakukan kesalahan fatal karena tidak melakukannya pada 2011 lalu. Padahal, dalam UU APBN-P 2011, pemerintah diberikan kesempatan untuk melakukan penyesuaian harga BBM alias menaikkan harga.

“Kesalahan fatal pemerintah itu waktu 2011, dikasih fleksibilitas (menaikkan harga BBM) tapi dia tidak jalanin,” tegasnya kepada pers di Senayan, Jakarta, kemarin.

Satya menyayangkan tindakan lamban pemerintah dalam menetapkan kebijakan harga BBM subsidi ini. Akibatnya, masyarakat sudah merasakan dampak naiknya harga-harga barang meski kenaikan harga BBM belum terjadi.

Menurut pengamat ekonomi E-Think Telisa A. Falianty, keinginan pemerintah untuk menaikkan BBM saat ini adalah tindakan yang salah kaprah. Sebab dari sudut pandang politik, kenaikan harga BBM akan menimbulkan pro dan kontra yang sangat kuat antara golongan oposisi dan koalisi partai, karena kebijakan ini sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup rakyat.

Telisa mengatakan, pemerintah juga harus memperhatikan konstelasi social, ekonomi politik saat ini, melihat banyak demo dari masyarakat yang berkembang di beberapa daerah di Indonesia. “Aneh jika pemerintah tetap ngotot menaikkan BBM dengan Rp1.500. Sebaiknya pemerintah memberlakukan win-win solution yaitu cukup naik Rp500 menjadi Rp 5.000 per liter, karena tidak berdampak besar bagi rakyat,” ujarnya.

Sebelumnya, Badan Anggaran DPR mengajukan dua opsi subsidi energi. Opsi pertama, subsidi energi sebesar Rp 225 triliun dengan rincian subsidi BBM Rp 137 triliun, subsidi listrik Rp 65 triliun, dan cadangan risiko fiskal energi Rp 23 triliun.

Sedangkan opsi kedua adalah subsidi energi Rp 266 triliun dengan rincian subsidi BBM Rp 178 triliun, subsidi listrik Rp 65 triliun, dan cadangan risiko fiskal energi Rp 23 triliun.

Namun, pemerintah cenderung memilih opsi pertama dengan konsekuensi menaikkan harga BBM sebesar Rp 1.500 menjadi Rp 6.000 per liter. Tetapi keputusan untuk menaikkan atau tidak akan diputuskan dalam rapat paripurna DPR yang berlangsung hari ini (30/3).

Ekonom yang juga ketua lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat Unika Atmajaya Dr. Prasetyantoko menegaskan, jika pemerintah mau melihat kepentingan masyarakat seharusnya tidak perlu ada kenaikan harga BBM. Meski demikian, kebijakan yang diambil pemerintah sudah dapat dipastikan pada 1 April 2012.

“Idealnya kalau berpihak pada masyarakat seharusnya langkah menaikkan BBM tidak ditempuh ya. Tapi kan itu sudah tidak bisa. Sekarang ini kenaikkan BBM sudah bisa ditebak pasti akan ditempuh pemerintah”, ujarnya kepada Neraca di Jakarta, Kamis (29/3).

Prasetyantoko menilai, jika dilihat dari sisi APBN, pengurangan subsidi yang diputuskan pemerintah dengan menaikkan harga BBM baik untuk jangka panjang. Pasalnya, APBN bisa menjadi sumber pembiayaan negara dalam menggerakkan perekonomian.

Namun kenyataannya, menurut dia, pemerintah tidak menggunakkan APBN dengan porsi dominasi ke sektor produktif. Selama ini dari sisi keberpihakan pemerintah, secara sederhana, struktur APBN ada sekarang ini tidak produktif. Cara paling baik untuk meningkatkan produktivitas anggaran adalah menyalurkan penghematan subsidi BBM untuk melakukan ekspansi pembangunan infrastruktur bukan ke belanja pegawai.

Berbagai Sudut Pandang Tentang Kenaikan BBM

Dari segi ekonomi, seharusnya asas-asas ekonomi negara ini berlandaskan pada UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Dan hal ini berarti prinsip ekonomi harus didasarkan pada asas kekeluargaan dan usaha bersama dan kepentingan bersama, bukan pada asas kapitalisme. Dalam hal menaikkan harga minyak sebagai komoditas penting dan merupakan hajat hidup orang banyak, kenaikan harga minyak akan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Wacana menaikkan harga BBM ini dikarenakan beban subsidi energi yang membengkak karena melonjaknya harga minyak mentah di pasaran. Jika subsidi minyak dihapus, hal ini akan berakibat pada harga minyak yang menjadi ditentukan oleh harga pasar (liberalisme ekonomi) yang hal ini berarti bertentangan dengan konstitusi.

Ada banyak faktor yang akan mendapat imbas dari kenaikan harga BBM. Kenaikan BBM akan meningkatkan biaya transportasi dan akan memberikan efek berupa naiknya harga barang lain. Yang paling utama adalah naiknya inflasi. Menurut pakar, jika terjadi kenaikan harga BBM sebesar Rp 1500 akan terjadi kenaikan inflasi sebesar 7%, dan daya beli masyarakat akan berkurang 7%. Ketika daya beli masyarakat berkurang, otomatis sektor industri akan mengurangi produksinya dan akan berimbas pada PHK besar besaran. Dan lingkaran setan ini akan terus berlanjut.

Ada dua hal yang bisa disodorkan kepada pemerintah menyikapi kenaikan harga BBM ini.

Sebetulnya bisa saja harga BBM tidak dinaikkan, tapi harus mengurangi kuota BBM yang dikonsumsi. Secara logika, total biaya subsidi BBM yang harus ditanggung pemerintah adalah besarnya subsidi per liter dikalikan volume BBM yang dikonsumsi. Ketika pemerintah berencana mengurangi subsidi BBM, alangkah baiknya jika dengan cara menekan jumlah konsumsi BBM. Langkah kongkritnya adalah dengan menggalakkan sumber energi alternatif. Seperti kita tahu, konsumen BBM terbesar adalah sektor industri, apabila kebutuhan energinya bisa dikonversi ke batu bara, beban subsidi negara ini akan berkurang. Hal lain yang juga bisa dilakukan adalah meningkatkan pajak pertambahan nilai (PPn) dari kendaraan bermotor. Hal ini akan meningkatkan harga kendaraan bermotor akan naik dan berimplikasi pada jumlah pembelian bermotor akan berkiurang. Selain itu langkah ini juga akan meningkatkan pendapatan pemerintah dari sektor perpajakan. Namun, konsekuensi dari langkah ini adlaah pemerintah wajib menyediakan sarana public transportation yang nyaman dan murah, dalam hal ini adalah pemberian subsidi terhadap tarif transportasi massal, dan dalam pengelolaannya tidak diserahkan pada pihak swasta.

Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak kilang minyak, namun pemerintah masih membeli minyaknya sendiri ke Pertamina dengan harga keekonomian ($80/barrel) namun dengan harga kerakyatan yang jauh lebih murah. Karena hasil bumi indonesia yang seharusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sedangkan dari sudut pandang rakyat kecil, kita bisa menilik beberapa hal. Kenaikan BBM adalah salah satu bukti nyata bahwa pemerintah salah urus terhadap negaranya. Sebenarnya BLSM (dulu BLT) itu tidak tepat guna, karena dengan pembagian BLSM sebesar Rp 150.000 ber bulan itu sebetulnya tidak mencukupi. Asumsikan kenaikan harga makanan dari Rp 5000 menjadi Rp 7000 per porsi, kenaikannya Rp 2000, anggaplan sehari dua kali makan, dalam sebulan kenaikan kebutuhan sudah Rp 120.000, balum lagi untuk kebutuhan lainnya. Pemberian BLSM itu lebih ke tujuan politis, untuk pemenangan pada 2014 nanti. Pemberdayaan masyarakat sebaiknya pada pemberian kail (misal mengadakan pelatihan atau penyuluhan) ketimbang pemberian ikan (langsung memberikan bantuan tunai).

Solusinya bisa dengan menyetop impor kendaraan dari luar dan mengembangkan kendaraan produksi dalam negeri, atau dengan komoditas-komoditas lainnya yang sebetulnya kita mampu untuk memproduksinya sendiri.

Pengaruh Kenaikan BBM pada Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan

Kebijakan pemerintah untuk menaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) pada bulan April ini menyebabkan adanya pro dan kontra di masyarakat. Salah satu alasan pemerintah yang diungkapkan adalah naiknya harga minyak dunia sehingga subsidi BBM membebani anggaran APBN pemerintah. Kenaikan BBM adalah salah satu solusi yang akan dilaksanakan dan tentu saja membebani banyak masyarakat.

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki berbagai sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia juga cukup besar baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dibandingkan Negara lainnya potensi pasar Indonesia cukup besar sebut saja negara tetangga seperti Singapura, Malaysia mereka sudah semakin maju. Bahkan Negara seperti Belanda, Swiss, Jepang mereka Negara yang tidak memiliki sumber daya alam yang besar tetapi kemajuannya luar biasa.

Mengapa Indonesia yang begitu banyak sumber daya alam dan manusianya belum mampu seperti mereka?

Bagaimana kita mengelola negara ini ? kalau kita hanya sebagai bangsa konsumtif maka kita akan dimanfaatkan sebagai pasar bagi banyak Negara, karena memang jumlah penduduk kita yang sedemikian besar tingkat kebutuhannya tinggi sungguh menarik bagi negara produsen produk. Oleh sebab itulah saatnya Indonesia berusaha mengurangi impor dan meningkatkan ekspor. Dengan demikian maka neraca keuangan negara akan menjadi sehat.

Kebijakan menaikan BBM tentu saja akan meningkatkan pemasukan pemerintah dan dapat digunakan untuk melakukan perencanaan pembangunan negara. Namun permasalahan klasik negara ini adalah dalam pengaturan anggaran pemerintah. Kemanakah prioritas anggaran yang besar tersebut akan dialokasikan?. Kalau salah maka menaikan harga BBM justru hanya akan memberatkan masyarakat.

Beberapa sektor vital yang terpengaruh adalah ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Dari sektor ekonomi masyarakat, akan berdampak pada menurunya daya beli masyarakat karena kenaikan harga BBM maka akan dibarengi dengan kenaikan tarif listrik, transportasi dan berbagai jenis produk. Golongan masyarakat yang paling terkena dampaknya adalah masyarakat miskin. Kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan langsung tunai sangat bermanfaat bagi golongan ini. Setidaknya dalam jangka pendek ekonomi mereka dapat terbantu. Selanjutnya anggaran tersebut harus mampu dipergunakan dalam meningkatkan ekonomi mikro. Kegiatan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri perlu ditingkatkan dan dipenuhi sehingga mengurangi impor, kemudian jika bisa produk kita di ekspor ke negara lain. Janganlah kita menjadi ketergantungan dengan barang impor terus.

Biaya pendidikan terutama pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi akan semakin meningkat. Jangkauan masyarakat ekonomi rendah akan sulit untuk melanjutkan pendidikan karena terbatasnya pendapatan dan harga yang semakin tidak terjangkau. Fasilitas sekolah yang terbatas dan bangunan yang rusak juga masih banyak. Belum lagi di beberapa daerah jumlah sekolah tidak sebanding dengan jumlah penduduknya. Kebijakan pemerintah dengan memberikan dana BOS adalah sudah tepat. Subsidi BBM dapat juga perlu diprioritaskan pada pembangunan sekolah, fasilitas sekolah dan beasiswa pendidikan tinggi bagi anak yang berprestasi. SDM berpendidikan adalah investasi bangsa Indonesia kedepannya.

Pemerintah semestinya menyiapkan perencanaan jangka panjang dalam menyiapkan sumber daya manusia sehingga bisa di latih mencapai tujuan tertentu. Seperti contohnya kalau ingin membuat mobil maka kirimlah orang dalam jumlah tertentu untuk belajar ke Negara maju. Selanjutnya setelah selesai pendidikan mereka diberikan fasilitas untuk mengembangkan kemampuanya hingga mampu membuat pabrik sendiri. Dengan demikian maka tidak akan rugi mengirim orang belajar. Kenyataanya dari tahun 1970, program beasiswa seperti ini tidak jelas alurnya sehingga tenaga ahli yang sudah datang tidak diberdayakan dengan baik.

Sektor kesehatan akan terkena dampaknya dimana biaya kesehatan yang meningkat menyebabkan jangkauan layanan kesehatan menjadi sulit. Ekonomi masyarakat yang rendah biasanya berhubungan dengan kondisi sanitasi lingkungan yang tidak sehat. Meningkatnya kejadian gizi kurang dan gizi buruk akibat terbatasnya pendapatan. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah selain hanya memberikan jaminan kesehatan masyarakat juga memberikan pembinaan kesehatan pada masyarakat. Peranan puskesmas sebagai ujung tombak kesehatan masyarakat harus dikembalikan peranan utamanya dala upaya pencegahan penyakit. Merevitalisasi program posyandu dalam membina kesehatan masyarakat dan mendeteksi secara dini tumbuh kembang anak.

Pengaruh Kenaikan BBM terhadap Daya Beli Masyarakat

Rencana Pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan berlakukan 1 April 2012, pasti akan membawa pengaruh secara langsung, maupun tidak langsung terhadap daya beli masyarakat Indonesia secara Umum. Pengaruhnya biasanya terjadi penurunan daya beli masyarakat karena harga barang-barang, jasa dan tariff umum lainnya yang juga ikut naik. Karena biasanya kenaikan BBM memicu kenaikan harga barang-barang sembako seperti sembako dan barang konsumsi lainnya, serta juga memicu kenaikan tariff jasa-jasa public, termasuk tariff umum yang menyangkut fasilitas public, seperti tariff angkutan umum dan angkutan barang, tariff ojek, tariff dasar listrik (TDL), dan tariff umum lainnya.

Saat ini (sebelum harga BBM naik) saja, kita sudah bisa melihat pengaruh kenaikan BBM tersebut terhadap tarif-tarif umum seperti tariff dasar listrik (TDL). Hal itu terlibat dari rencana pemerintah untuk menaikkan untuk menaikkan TDL sebesar 10 persen, yang akan dinaikkan secara bertahap, dan berlaku atau dimulai pada bulan Mei 2012. Apalagi kalau nanti kalau BBM sudah naik? Maka besar kemungkinan akan diikuti oleh kenaikan harga barang-barang dan jasa, serta tariff lainnya.

Kalau melihat alasan pemerintah dalam menaikkan harga BBM pada April 2012 ini, karena pemerintah ingin mengurangi subsidi konsumsi BBM, dan mengalihkan subsidi tersebut ke sektor lainnya seperti, pembangunan berbagai infrastruktur, peningkatan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan hal lainnya yang dirasa lebih penting.

Akibat atau dampak dari kenaikan BBM kali ini, pemerintah pun berjanji memberikan kompensasi kenaikan BBM tersebut kepada masyarakat yang terimbas, terutama masyarakat miskin. Kompensasi tersebut diberikan dalam empat paket, seperti isi buku edaran sosialisasi BBM yang dibagi-bagikan pemerintah kepada masyarakat.

Kurang lebih dalam buku itu, paket kompensasi yang disebutkan oleh pemerintah adalah:

1. Penambahan frekwensi jatah beras untuk rakyat miskin sebanyak 2 bulan dalam satu tahun. Yang mana sebelumnya 12 kali dalam setahun, ditambah menjadi 14 kali dalam setahun, dengan harga tebus Rp. 1.600,- per kilogram.

2. Memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyrakat (BLSM) berupa dana tunai senilai Rp.150.000 per bulan. Penerima bantuan ini, adalah sekitar 18,5 juta rumah tangga miskin.

3. Memberikan tambahan beasiswa untuk rumah tangga miskin selama enam bulan, dan

4. Memberikan kompensasi kepada sektor transportasi sebesar Rp. 5 Trilyun. Tujuannya agar tariff atau tiket angkutan kelas ekonomi tidak naik seiring dengan kenaikan BBM.

Sehingga harapannya, kompensasi yang dibeikan ini, bisa membantu mengurangi beban masyarakat, terutama masyarakat miskin yang terkena dampak dari kenaikan BBM.

Nah, kalau kita analisa lebih jauh semua uraian diatas, walaupun ada kompensasi, tapi kenaikan BBM sepertinya tetap, akan berdampak atau membawa pengaruh, atau masalah baru terhadap masyarakat. Antara lain:

a. Rumah Tangga yang sebelum BBM naik ini masih belum tergolong miskin (masyarakat golongan ekonomi menengah), nanti setelah BBM naik, besar kemungkinan bisa jatuh miskin karena harga-harga yang ikut naik.

b. Setelah harga naik, akhirnya daya beli dari masyarakat itu menjadi menurun dan pengaruh terhadap aktivitas ekonomi dan geliat pasar secara umum.

c. Aktivitas ekonomi atau geliat pasar menurun, mengakibatkan sektor usaha terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) jadi ikut lesu dan makin susah bersaing, dan menimbulkan pengangguran. Walaupun pemerintah juga menjanjikan Kompensasi bagi UMKM yang terimbas kenaikan BBM.

d. Dan akibat-akibat, serta pengaruh lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat.

Namun terlepas dari itu, penulis sebagai rakyat tetap berharap, semoga masyarakat dan pemerintah bisa menyiasati dengan cerdas, agar kenaikan BBM ini tidak terlalu menimbulkan dampak negative yang meluas terhadap kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Sikap Kami Terhadap Kenaikan BBM

Seperti yang kita ketahui, Indonesia lagi “panas” tentang isu kenaikan BBM. Bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kami? Supaya adil, kami akan mencoba objektif menjelaskan dari beberapa sudut pandang untuk dianalisis kemudian disimpulkan.

“Berpikir objektif sangat penting untuk pengambilan sikap yang tepat. Dinginkan kepala, lalu berpikir.”

1. Sudut Pandang Pemerintah

Alasan pemerintah adalah untuk menyelamatkan negara dari anggaran yang membengkak. Hal ini disebabkan karena harga minyak dunia naik sehingga beban subsidi BBM akan bertambah besar. Mau tidak mau harga harus naik!

2. Sudut Pandang Pengusaha

BBM naik menyebabkan biaya operasional naik. Hal ini bisa dicover dengan naikin harga barang yang diproduksi.

3. Sudut Pandang Akademisi

BBM naik menyebabkan harga barang naik. Rakyat makin susah. Tolak!

4. Sudut Pandang Masyarakat

Pasrah, cuma bisa terima.

5. Sudut Pandang Parpol Oposisi

BBM naik, rakyat merasa susah! Ayo tolak ramai-ramai !

Sekarang masuk ke analisis kami.

Benarkah sudut pandang pemerintah?

Adalah hal yang benar jika harga minyak dunia naik, maka subsidi BBM akan bertambah. Ada yang tidak setuju, katanya harga minyak jangan ngikutin harga minyak dunia. Penjelasannya simpel, Indonesia belum bisa memenuhi kebutuhan minyaknya sendiri. Masih harus impor makanya harga BBM kita masih bergantung sama harga minyak dunia.

Lalu muncul analisis ekonom Pak Kwik yang menjelaskan bahwa harga minyak naik, pemerintah masih untung, jadi tidak perlu naik.

Hal ini memang benar jika dilihat dari satu sisi saja. Secara ekonomi memang dari hasil jual beli BBM meskipun pemerintah memberikan subsidi Pertamina tetap memberikan keuntungan! Lantas mengapa harus naik?

Disini kami menjelaskan alasan yang paling tepat mengapa BBM harus naik. “Meningkatkan Efisiensi Anggaran”. Seperti yang kita ketahui, subsidi BBM ini banyak yang salah sasaran. Contohnya?

Entah sudah berapa banyak BBM subsidi yang habis kebakar karena macet. Habis kebakar buat lomba balapan liar. Habis kebakar cuma karena gengsi ingin ke kampus menggunakan mobil, dan banyak contoh lainnya. Apakah tepat sasaran?

Jadi subsidi BBM yang berhasil dihemat bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan buat masyarakat miskin yang jelas lebih tepat sasaran.

Tapi apakah berarti pemerintah benar? Tidak seluruhnya! Ada celahnya. Benar bahwa peningkatan efisiensi anggaran bisa dilakukan dengan mengurangi subsidi BBM yang salah sasaran, tetapi peningkatan efisiensi juga harus dilakukan di bidang yang lain!

FYI salah satu penyebab APBN membengkak adalah reformasi birokrasi, dimana gaji PNS dinaikkan dengan tujuan mengurangi korupsi dan meningkatkan performa kinerja pemerintah. Hasilnya? Gaji naik tapi korupsi jalan terus! Pemerintah juga terlihat tidak ada upaya serius untuk memerangi korupsi bahkan KPK ingin dikebiri lagi oleh DPR tercinta. Belum lagi isu Banggar DPR yang boros! Renovasi ruang rapat dan toilet yang menghabiskan uang milyaran, dan banyak kasus lainnya.

Jadi sampai disini kesannya, peningkatan efisiensi anggaran dibebankan kepada masyarakat saja. Kita disuruh bayar BBM lebih mahal, tapi pemerintah masih korupsi. Tidak meningkatkan efisiensi birokrasi yang justru penghematannya bisa jadi lebih besar daripada menaikkan harga BBM.

Inilah yang menyebabkan penolakan dari orang-orang yang cerdas. Mereka tidak percaya bahwa pemerintah dapat menggunakan subsidi yang berhasil dihemat dengan bijak. “Paling dikorupsi lagi”, ujar masyarakat. Selain itu solusi yang ditawarkan adalah Bantuan Langsung Sementara Masyarakat. Selain rawan diselewengkan oleh oknum tidak bertanggung jawab, ini merupakan solusi sementara saja untuk memanjangkan umur masyarakat miskin.